Eks Relawan Jokowi Nilai Kinerja Yasonna Perburuk Citra Presiden
[tajuk-indonesia.com] - Eks relawan Jokowi, Iwan Piliang mengaku tidak terkejut dengan dugaan keterlibatan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dalam skandal korupsi e- KTP.
Iwan menilai di kepemipinan Yasona Laoly telalu banyak permasalahan hukum dan sangat berpengaruh langsung terhadap peradaban.
Diungkapkannya, sejumlah kebijakan Yasonna seperti keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas, kemudian disahkan serta keberadaan kolom penganut Kepercayaan kini diakui sebagai agama, boleh dituliskan di kolom agama di KTP telah menjanggal umat.
"Padahal perihal ini sebelumnya berpremis jernih, masuk ranah kebudayaan. MUI telah mengkritisi perihal ini. Menteri Hukum sulit untuk dikatakan tak terlibat di dalamnya," tutur Iwan dalam keterangannya, Selasa (21/11/2017).
Iwan menduga hal ini akan membuat buruknya performa Presiden Joko Widodo di mata umat Muslim. Hal itu bisa dibuktikan dengan analisa Evello, bahwa pada 17 Oktober - 15 November 2017 pemberitaan tentang Presiden Jokowi, hanya 18 persen sentimen positif, 7 persen sentimen negatif dan 75 persen netral.
"Walaupun angka negatif rendah, kondisi netral ini cenderung dominan beralih ke negatif," lanjut Iwan
Iwan melanjutkan, jika diverifikasi kondisi penjara di tanah air. Beberapa tempat diduga menjadi sarang pengendalian transaki narkoba, hingga kini belum bisa dikatakan steril.
Ia menambahkan, perhatian terhadap kondisi rutan, baik manajemen dan pengelolaan sesuai penegakan keadilan, kian jauh panggang dari api. Hal ini semakin menambah pertanyaan coreng-moreng hukum dan keadilan di negara ini di saat Yasona Laoly menteri.
"Bila mengacu bahwa wewenang memilih menteri prerogatif presiden, sejatinyalah dari paparan di atas sulit bagi warga memiliki kepercayaan jika pilihan penjawa gawang hukum figur demikian," ungkap bekas relawan Jokowi ini.
"Jika sosok menteri itu usulan dari partai, presiden tinggal memasang nama, maka saya rasa di dalam partai PDIP masih banyak kadernya mumpuni di bidang hukum dan kredibel," sambung Iwan.
"Bukankah untuk membersihkan lantai kotor mustahil dengan sapu kotor? Hingga di sini kembali ke Presiden Jokowi, apakah ia rela kian tergerus untuk kepentingan 2019," tutupnya.[ts]
Related Posts :
Politikus Golkar Desak Partainya Tarik Dukungan Karena Ahok Hina Al Qur'an
Ketua Umum AMARA Desak Jokowi Keluarkan Dekrit Kembali Ke UUD 1945 Asli
Pilkada DKI Prediksi 2 Putaran, Taipan dan Cukong Main di "Dua Kaki" Agar Reklamasi Berjalan
Kita Dibuat Tak Sadar Dengan Permainan Spin Isu agar Nama Ahok Terus Muncul di Media
Maaf Bawaslu Belum Bisa Usut Ahok Soal Laporan Penistaan Agama
