Disingkirkan Golkar, Muncul Petisi Dukung Demul untuk Pilgub Jabar 2018

[tajuk-indonesia.com]       -       Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (parpol) mengamanatkan Parpol harus mengambil peran dalam melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Namun ternyata, ada Parpol yang abai, tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahuinya. Partai Golkar, salah satunya.

Untuk itulah, beberapa warga negara yang peduli dengan pendidikan politik bagi rakyat, beraksi di Taman Cikapayang, Dago, Bandung saat tengah berlangsung hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), Ahad (5/11).

Aksi bertujuan untuk meyemarakkan petisi mendukung Dedi Mulyadi (Demul) sebagai Bakal Calon (Balon) Gubernur Partai Golkar untuk Pilgub Jawa Barat 2018.

“Saya bukan anggota partai, bukan tim sukses. Saya warga biasa yang tertarik dengan pendidikan politik bagi rakyat. Oleh karenanya saya langsung tertarik dengan petisi online yang sudah ada di situs change.org, sejak dua hari lalu,” kata Andi Sangkarya, partisipan petisi online yang tengah beraksi di acara CFD.

Agar bisa langsung mengajarkan pendidikan politik bagi warga, Andi Sangkarya dan beberapa temannya datang ke acara CFD untuk menyemarakkan petisi online.

“Perkembangan petisi online ini sangat bagus, saat ini sudah ada lebih dari 2.600 orang yang menandatanganinya. Satu orang hanya bisa memberikan satu tanda tangan, dan update petisi online itu bisa langsung diketahui lewat gadget,” katanya.

Dijelaskan Andi, Golkar pada awalnya melakukan langkah yang benar ada proses mengusung putra putri terbaiknya dari daerah untuk maju dalam kancang Pilgub Jabar 2018, tetapi endingnya keliru.

“Bagi kami sebetulnya tidak ada masalah. Siapapun yang ditunjuk Partai apalagi menyebut nama Kang Emil, Walikota kita, tidak ada masalah, tetapi prosesnya yang kita persoalkan,” katanya.

Semua ini dilakukan, karena pada akhirnya pemilih yang akan bertanggungjawab terhadap atas apa yang telah dipilihnya. Sebab, partai adalah instrumen, atau kendaraan pengusung tokoh ke kancah Pilgub, Pilwalkot, Pilbup sebagaimana yang juga diamanatkan oleh UU.

“Kalau prosesnya baik, kita boleh berharap, kepala daerah yang akan kita peroleh itu adalah kepala daerah yang baik, tetapi kalau proses pemilhannya kita tidak yakin, bagaimana mungkin kita berharap kepala daerah yang baik,” katanya.

Jadi petisi online itu ada karena warga mencermati ada proses pendidikan politik partai yang tidak sesuai dengan mekanisme partai.

Atau dengan kata lain, kemarin itu, untuk apa Partai Golkar meminta DPC, DPD, memilih orang-orang terbaiknya untuk dicalonkan dalam konstalasi politik pemilihan kepala daerah, kalau akhirnya yang ditunjuk orang diluar partai.

“Bagaimana mungkin, kita berharap ada pemimpin yang lahir dari proses yang tidak tepat, kami hanya menghormati itu, sekali lagi, saya bukan orang partai, saya bukan tim sukses, saya hanya warga biasa,” tutupnya.[gm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: