Jakarta Itu Macet, Banjir, Kesejahteraan Tak Merata: Kok Meributkan `Pribumi`

[tajuk-indonesia.com]         -          Mempersoalkan kata `pribumi` yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidato perdananya di Balaikota DKI, Senin (16/10/2017), tidak ada gunanya, hanya buang-buang enerji. Selain tak ada yang salah dengan kalimat tersebut, karena istilah pribumi yang disampaikan Anies dalam konteks sejarah, yakni soal perjuangan `pribumi` melawan kolonialisme di masa sebelum kemerdekaan. Daripada meributkan polemik `pribumi` tersebut, lebih baik fokus pada upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta.

Saat ini Jakarta saat ini masih menghadapi masalah kemacetan, banjir, ketimpangan ekonomi dan belum meratanya kesejahteraan. Selain itu masalah kemiskinan, pengangguran, pengadaan rumah bagi warga miskin, infrastruktur, lapangan kerja, belum membaiknya fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus bisa mengatasi masalah krusial di Jakarta. Terlebih, masih banyak permasalahan di ibu kota yang harus diselesaikan dengan serius.

“Ada baiknya kedepan kita mengurangi kegaduhan maupun gaduh yang terjadi. Karena energi kita sudah cukup banyak terkuras habis dalam Pilkada. Ini tidak pernah selesai, nah sekarang kita harus isi dengan bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi dalam konteks tadi. Untuk mempercepat masalah, ingat tahun depan itu Jakarta menjadi tuan rumah Asian games,” ungkap dia di Jakarta, Selasa (17/10/2017).‎

Yayat menyebut tensi politik di kalangan masyarakat yang sempat gaduh kini mulai berangsur membaik. Kendati begitu, ia berharap Anies dapat segera bekerja untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

Menanti Kinerja

‎Adapun pasca dilantik menjadi orang nomor satu di ibukota, kini masyarakat menanti realisasi yang akan dilakukan oleh kedua kepala daerah itu, bukan sekedar diksi indah. Pengamat Hukum, Suparji Ahmad menyebut sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, Anies dan Sandi telah bersumpah untuk melaksanakan program secara autentik dan nyata.

“Sekarang bukan lagi era pidato dan diksi indah. Anies-Sandi tidak perlu kalimat indah, retorika, tapi yang dibutuhkan realisasi konkrit (dari janji kampanye),” kata Suparji dI Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, janji politik adalah komitmen persetujuan yang memiliki implikasi luas. Maka, dibutuhkan cara bagaimana mewujudkan secara nyata dalam mewujudkan janji-janji itu.

Tantangan pasangan kepala daerah itu menurutnya, adalah bagaimana membangun relasi baik dengan DPRD, Pemerintah pusat dan perangkat lainnya.

“Termasuk bagaimana ia menyelamatkan asset DKI yang masih memiliki persoalan. Masyarakat butuh kerja nyata, misal (program) OK OCE, penggusuran, banjir, kan harus kerja cerdas. Kalau dalam 100 hari masih konsolidasi, cukup mengecewakan,” tukasnya.

‎ Disisi lain, Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun, turut menyinggung soal pemilihan diksi yang digunakan oleh Anies Baswedan saat menyampaikan pidato politik pertamanya ke publik. Pemilihan kata pribumi kata dia hanya kesalahan diksi semata. “Istilah itu tidak perlu, hanya kesalahan pilihan kata,” jelasnya di Jakarta.

Tak Masalah

Untuk diketahui, munculnya bahasa ‘pribumi’ dari mulut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidato perdananya di balaikota malam kemarin, sempat menjadi perbincangan di dunia maya. Ahli Linguistik dari Universitas Indonesia, Untung Yuwono, melihat tak ada yang patut dipermasalahkan dalam penggunaan kata ‘pribumi’ yang dilontarkan Anies sepanjang masih dalam konteks yang relevan.

“Anies menggunakan kata ‘pribumi’ dalam konteks penjajahan pada masa silam. ‘Pribumi’ dalam KBBI memiliki arti penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Anies menggambarkan ‘pribumi’ ketika itu dilawankan atau dioposisikan dengan penjajah yang berkenaan dengan sejarah kolonialisme di Jakarta pada masa silam,” jelas Untung di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

‎Menurutnya, pemakaian kata ‘pribumi’ oleh Anies berupa konteks kebahasaan.

“Dalam ilmu bahasa disebut ko-teks. Di mana, ko-teks merupakan kalimat-kalimat yang datang sebelum dan beberapa saat setelah kata ‘pribumi’ itu dipakai ketika Anies berbicara tentang Jakarta sebagai kota yang telah dihuni oleh masyarakat (pribumi) yang pernah dijajah oleh kolonialis (penjajah) hingga merdeka,” bebernya.

Sehingga, lanjut dia, kata ‘pribumi’ yang digunakan oleh Anies Baswedan itu merujuk pada masyarakat Jakarta yang dijajah oleh kolonialis pada masa kolonialisme.

‎Siap Bela

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kata ‘pribumi’ dalam pidato politik di Balai Kota DKI. ACTA menilai tidak ada yang salah dengan istilah pribumi yang diungkapkan Anies.

“Ratusan advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah pribumi yang disampaikan dalam pidato di Balai Kota, 16 Oktober 2017. Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara saksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut,” ujar Ketua ACTA Krist ibnu T Wahyudi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Menurut Krist, Anies menyampaikan istilah pribumi dalam konteks sejarah. Saat itu Anies berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme di masa sebelum kemerdekaan.

“Saat itu topiknya mengenai bagaimana pribumi dulu ditindas oleh penjajah. Saya pikir mereka yang menuduh Anies rasis mesti belajar sejarah. Padahal Bung Karno pernah berpesan jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah). Dari kecil kita semua tahu memang benar dahulu pribumi pernah dijajah oleh kolonialis,” katanya.

Dia juga memandang secara redaksional istilah yang disampaikan Anies juga tidak masalah. Maksudnya adalah perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah.

“Secara persis Anies menyebutkan, ‘Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.’ Penggunaan kata ‘kita semua pribumi’ jelas membuktikan bahwa yang dimaksud Anies adalah semua elemen bangsa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kolonialis asing,” jelasnya.

Dia meminta Anies tidak perlu takut dengan adanya laporan ke polisi terkait pidatonya itu. ACTA siap membantu Anies.

‎”Kami minta Mas Anies tidak perlu risau dengan laporan ke polisi terkait pidato tersebut. Mas Anies konsentrasi saja kerja melayani rakyat Jakarta. Kami yakin urusan ini tidak akan ke mana-mana dan tidak ada celah untuk menjerat Mas Anies secara hukum,” imbuhnya.[gm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: