Nah Lho! Gerindra Sebut Survei CSIS Cuma Buat Hibur Jokowi, Ini Buktinya
[tajuk-indonesia.com] - Survei-survei yang dilakukan di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hanya untuk menyenangkan Presiden Republik Indonesia saja.
Demikian disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Moh Nizar Zahro.
“Termasuk survei yang dilakukan oleh CSIS juga terindikasi kuat hanya untuk menghibur Presiden Jokowi,” kata Nizar di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017), dilansir Teropong Senayan.
Menurut dia, jika diamati sektor-sektor yang disurvei itu menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Misalnya, sektor ekonomi dimana terjadi penurunan daya beli. Kemudian, di sektor hukum sedang terjadi upaya pelemahan terhadap KPK.
“Dan di sektor maritim terjadi kelangkaan garam yang mengakibatkan negara harus mengimpor garam,” ujar Anggota Komisi V DPR ini.
Melihat fakta di atas, kata Nizar, maka menjadi aneh ketika dikatakan terjadi kenaikan kepuasan publik. Padahal, yang terjadi adalah ketidakpuasaan publik yang semakin meningkat.
“Sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa survei yang menyatakan terjadi kenaikan kepuasan publik sejatinya hanya untuk menghibur Jokowi,” jelas dia.
Untuk diketahui, hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo terus meningkat sejak tahun 2015.
“Berdasarkan survei, elektabilitas Presiden Jokowi terus meningkat sejak 2015,” kata peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes.
Survei ini dilakukan selama 23-30 Agustus 2017 terhadap 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Tanah Air, dengan tingkat kesalahan atau margin of error kurang lebih (+/-) 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dari hasil paparan, elektabilitas Jokowi pada 2015, 2016, 2017 berturut-turut 36,1 persen; 41,9 persen; dan 50,9 persen. Elektabilitas ini lebih tinggi dibandingkan rival terdekat Jokowi yakni Prabowo Subianto.
CSIS merekam elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnasi dalam tiga tahun tersebut, masing-masing, 28 persen; 24,3 persen; dan 25,8 persen.
Direktur Eksekutif CSIS Philip J. Vermonte mengatakan sejatinya elektabilitas seorang petahana baru dapat dikatakan relatif aman jika menyentuh angka di atas 60 persen.
“Sebetulnya untuk seorang ‘incumbent’ lebih aman kalau angkanya 60 sampai 70 sekian persen. Tapi ini baru tiga tahun pemerintahan,” kata Philip.
Menurut dia, kepercayaan publik saat ini dapat menjadi modal Jokowi untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya di sisa masa pemerintahannya.
Kepercayaan publik dapat diperoleh dengan meningkatkan pembangunan di bidang-bidang yabg berkaitan hajat hidup orang banyak yakni perekonomian.[gm]