Novel: Kami Akan Gelar Aksi Tuntut Viktor Dipenjara
[tajuk-indonesia.com] - Sekjen Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin mengecam keras pernyataan politisi Partai Nasdem Victor Laiskodat yang sudah menyerang umat Islam dengan fitnah serta mengajak pembunuhan.
Atas tindakan Victor, sambung Novel, pihaknya akan menempuh langkah hukum. Pihaknya juga akan berkordinasi dengan ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 untuk menggelar aksi agar Victor dipenjara karena telah memprovokasi umat Islam.
“Kita juga akan ke DPR untuk mengadukan ke Majelis Kehormatan Dewan agar memecat Victor,” tegasnya kepada Harian Terbit, Rabu (9/8/2017).
Selain ke DPR, sambung Novel, pihaknya juga akan melapor ke Komnas HAM lantaran pernyataan Victor merupakan pelanggaran HAM berat karena sudah mengancam untuk melakukan pembunuhan massal. Saat ini pihaknya sedang melakukan rapat terlebih dahulu untuk langkah – langkah kedepan dalam menghadapi Victor.
Novel meminta polisi segera memproses kasus ini, karena pernyataan Victor. “Semua warga negara sama kedudukannya dihadapan huku,” kata Novel.
Politisi Kerdil
Sementara itu pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya`roni mengatakan, pernyataan Victor bisa dianggap sebagai cerminan politisi yang kerdil karena menyampaikannya di hadapan konstituennya.
“Kalau mencermati video yang beredar, bisa disimpulkan pernyataan Victor lebih berbahaya dari Ahok karena ada kalimat membunuh sebelum dibunuh,” ujar Sya’roni.
Dalan koridor negara hukum, sambung Sya’roni, maka Victor layak diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang bisa menyulut konflik sosial yang bernuansa SARA. Apalagi 4 parpol sudah melaporkan Victor ke Polri maka seyogyanya Polri memprioritaskan kasus ini. Polri harus bergerak cepat sebelum ada aksi besar-besaran sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ahok.
Selain menuduh 4 parpol, ujar Sya’roni, sejatinya Victor juga bisa dianggap menyinggung umat Islam dengan mendiskreditkan konsep khilafah karena khilafah merupakan peninggalan sejarah politik Islam. Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul Saw.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini perilaku politik juga rente yang menghalalkan segala cara dan mengabaikan kepentingan bersama yang telah merusak rekatan sosial.
“Toleransi dijadikan alat politik, orang yang berbeda dan tidak setuju dan berbeda sikap politik distigmatisasi menjadi kelompok intoleran, demikian sebaliknya, ada sebagian yang juga menggunakan agama sebagai alat politik bukan justru meninggikan etika. Narasi-narasi intoleran dan miskin etika itu lahir dari Isi kepala politisi yang menghalalkan segala cara untuk menang dan berkuasa, makna toleransi dimonopoli sesuka dan sesuai selera kepentingan politik,” ujar Dahnil.[pm]
Related Posts :
Bang Japar Siap Kawal Suara Anies-Sandi
Fahri Hamzah: PDIP dan Golkar Nggak Nolak Hak Angket Soal Ahok 
Indonesia Kritis, Tokoh Reformasi Amien Rais Bongkar Ancaman Dahsyat Poros Beijing
Pada Pilkada DKI Putaran Kedua, Koalisi Cikeas Berlabuh ke Anies-Sandi
Jatam: Freeport Rakus Dan Meracuni, Sampai Sekarang Pemerintah Juga Tidak Peduli
