Nah Loh... Telan Rp 2,5 Triliun, DPRD DKI Diminta Bentuk Pansus Koridor 13 Transjakarta
[tajuk-indonesia.com] - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengusulkan DPRD DKI segera membentuk panitia khusus (pansus) pembangunan Koridor 13 Transjakarta.
"Pembentukan Pansus Transjakarta koridor 13 diharapkan bisa menemukan akar persoalan pembangunan koridor 13 yang menelan anggaran hingga Rp 2,5 triliun itu," kata Amir di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
"Pembentukan Pansus Transjakarta koridor 13 diharapkan bisa menemukan akar persoalan pembangunan koridor 13 yang menelan anggaran hingga Rp 2,5 triliun itu," kata Amir di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Menurut Amir, dengan dibentuknya pansus, maka DPRD bisa memintai keterangan seluruh stakholder yang terlibat dalam pembangunan itu. Mulai dari panitia lelang, sembilan kontraktor pelaksana proyek, serta pejabat terkait yang bertanggungjawab atas proyek yang mulai dijalankan era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.
"Harus dibongkar tuntas carut marut pembangunan koridor 13. Karena DPRD selama ini seperti membiarkan program pencitraan yang dilakukan penguasa Balaikota," ujar Amir.
Apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, Amir mengimbau DPRD untuk segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
"DPRD juga harus mengawal proses hukumnya. DPRD juga harus mendorong BPK melakukan audit investigasi," cetus Amir.
Diketahui, Transjakarta koridor 13 yang melayani rute Ciledug-Tendean, Jakarta Selatan, akan diresmikan 16 Agustus 2017 atau sehari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72.
"Awalnya mau 17 Agustus, tapi karena 17 agustus ada event besar juga, peresmian Simpang Susun Semanggi oleh Pak Presiden, jadi kami menjadwalkan peresmian Kantor 13 itu satu hari sebelumnya," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/8/2017). (ts)
"Harus dibongkar tuntas carut marut pembangunan koridor 13. Karena DPRD selama ini seperti membiarkan program pencitraan yang dilakukan penguasa Balaikota," ujar Amir.
Apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, Amir mengimbau DPRD untuk segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
"DPRD juga harus mengawal proses hukumnya. DPRD juga harus mendorong BPK melakukan audit investigasi," cetus Amir.
Diketahui, Transjakarta koridor 13 yang melayani rute Ciledug-Tendean, Jakarta Selatan, akan diresmikan 16 Agustus 2017 atau sehari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72.
"Awalnya mau 17 Agustus, tapi karena 17 agustus ada event besar juga, peresmian Simpang Susun Semanggi oleh Pak Presiden, jadi kami menjadwalkan peresmian Kantor 13 itu satu hari sebelumnya," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/8/2017). (ts)
