Lulung : Anies-Sandi Tidak Boleh Gagal Bangun Komunikasi
[tajuk-indonesia.com] - Pemerintahan Anies-Sandi di DKI Jakarta harus ada partisipasi penuh dari masyarakat dalam percepatan pembangunan. Sehingga hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan tidak lagi ada yang tidak terealisasi.
Begitu tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana Lulung, usai pertemuan Tim Sinkronisasi dengan Anggota DPRD DKI Jakarta di Jalan Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).
Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut juga meminta Tim Sinkronisasi yang diketuai Sudirman Said memastikan kepemimpinan Anies-Sandi tidak lagi gagal dalam membangun komunikasi.
"Dan harus patuh menjalankan regulasi, karena kita tahu bahwa kemarin gubernur kita sangat gagal membangun komunikasi, banyaknya program-program atau kebijakan yang kami anggap pada waktu itu tidak sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.
Lulung kemudian menyontohkan, penertiban yang kerap dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan tanpa ada diskusi.
"Gagal membangun komunikasi kemudian terjadilah penggusuran pada saat itu menggunakan kekuatan Muspida," ujarnya seperti diberitakan RMOLJakarta.
Politisi PPP itu menambahkan, komunikasi antara DPRD, Tim Sinkronisasi, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan terus dijalankan hingga Oktober mendatang, saat Anies-Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. [rmol]
Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut juga meminta Tim Sinkronisasi yang diketuai Sudirman Said memastikan kepemimpinan Anies-Sandi tidak lagi gagal dalam membangun komunikasi.
"Dan harus patuh menjalankan regulasi, karena kita tahu bahwa kemarin gubernur kita sangat gagal membangun komunikasi, banyaknya program-program atau kebijakan yang kami anggap pada waktu itu tidak sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.
Lulung kemudian menyontohkan, penertiban yang kerap dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan tanpa ada diskusi.
"Gagal membangun komunikasi kemudian terjadilah penggusuran pada saat itu menggunakan kekuatan Muspida," ujarnya seperti diberitakan RMOLJakarta.
Politisi PPP itu menambahkan, komunikasi antara DPRD, Tim Sinkronisasi, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan terus dijalankan hingga Oktober mendatang, saat Anies-Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. [rmol]