"Isu Reklamasi Jangan Jadi Beban Politik Anies-Sandi"
[tajuk-indonesia.com] - Ketua Forum Bersama Jakarta, Budi Siswanto berharap isu reklamasi tidak membebani pemerintahan Anies-Sandi di wilayah DKI Jakarta.
"Kita tahu, sengkarut reklamasi merupakan persoalan karena kebijakan kepemimpinan sebelumnya. Jangan sampai ini justru menjadi beban politik yang berkepanjangan bagi pemimpin baru Jakarta," kata Budi saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Jumat (5/5/2017) malam.
Karena itu, Budi mengingatkan, agar duet Anies-Sandi yang baru dititipi mandat rakyat Jakarta untuk periode 2017-2022 tidak kehilangan konsentrasi.
"Pak Anies dan Pak Sandi harus tetap fokus pada tugas mulia yang dijanjikan saat kampanye, serta berupaya agar program-program prioritas berjalan baik," katanya.
Dalam catatan Budi, setidaknya ada beberapa program unggulan yang menjadi 'jualan' Anies-Sandi selama delapan bulan kampanye. Diantaranya adalah, pendidikan berkualitas, harga sembako yang terjangkau, program DP 0 rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, dan One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE).
Selain itu, menurut Budi, yang tak kalah penting bagi pemerintahan pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu adalah masalah klasik yang selama ini membelit Ibu Kota Jakarta.
"Tentu, PR besar lain yang harus mendapatkan perhatian serius adalah soal penanggulangan kemacetan di DKI yang tidak pernah tuntas, serta persoalan banjir. Inilah program-program yang perlu jadi fokus Anies-Sandi setelah dilantik nanti," beber Budi.
Sementara persoalan reklamasi, tambah dia, saat ini sudah menjadi isu nasional dengan keterlibatan banyak pihak di dalamnya.
"Pemerintah pusat sudah mengambil alih masalah ini (reklamasi). Sedangkan bagi Pemda DKI ke depan, hanya perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang komprehensif," ucap Budi.
Lebih jauh, Budi menyarankan, sebaiknya Anies-Sandi melakukan moratorium untuk pulau yang belum dibangun.
"Moratorium saja, sambil menunggu kejelasan. Namun terhadap pulau-pulau yang telah terbangun, perlu dilakukan proses mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik dengan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, proses yang transparan, serta memperhatikan prinsip berkeadilan bagi semua pihak, khususnya bagi para nelayan di pesisir Jakarta," ujar Budi. [tsc]
Selain itu, menurut Budi, yang tak kalah penting bagi pemerintahan pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu adalah masalah klasik yang selama ini membelit Ibu Kota Jakarta.
"Tentu, PR besar lain yang harus mendapatkan perhatian serius adalah soal penanggulangan kemacetan di DKI yang tidak pernah tuntas, serta persoalan banjir. Inilah program-program yang perlu jadi fokus Anies-Sandi setelah dilantik nanti," beber Budi.
Sementara persoalan reklamasi, tambah dia, saat ini sudah menjadi isu nasional dengan keterlibatan banyak pihak di dalamnya.
"Pemerintah pusat sudah mengambil alih masalah ini (reklamasi). Sedangkan bagi Pemda DKI ke depan, hanya perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang komprehensif," ucap Budi.
Lebih jauh, Budi menyarankan, sebaiknya Anies-Sandi melakukan moratorium untuk pulau yang belum dibangun.
"Moratorium saja, sambil menunggu kejelasan. Namun terhadap pulau-pulau yang telah terbangun, perlu dilakukan proses mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik dengan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, proses yang transparan, serta memperhatikan prinsip berkeadilan bagi semua pihak, khususnya bagi para nelayan di pesisir Jakarta," ujar Budi. [tsc]
Related Posts :
WOW! DIBALIK TERORISME, Gus Dur: Bisa Saja Pelakunya Aparat, Bukan Fundamentalis
Kiai Said, Sudahlah!
Ups.. Ridwan Kamil Akui Pernah Belajar di Pesantren
S. Prabowo: Semoga Ada Seribu Lilin dan Sejuta Karangan Bunga Paska Ledakan Panci di Kampung Melayu
Saat Inilah, Momentum Jokowi Buktikan Perintah 'Gebuk'-nya
