Dipimpin Jokowi; Bukan Kesejahteraan yang Diterima, Malah Menambah Beban Hidup Rakyat

[tajuk-indonesia.com]           -           Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) menaikkan tarif dasar listrik 900 Volt Ampere (VA) hingga 143 persen dengan perhitungan 1.352 per KWH pada Mei 2017 menjadi bukti ketidakberpihakan pada rakyat kecil.

Pasalnya, jika hanya karena alasan klasik tidak tepat sasaran. Seharusnya permasalahan teknis seperti itu yang diperbaiki adalah manajemen bukan malah mencabut subsidi.

"Kenaikan tarif dasar listrik di tengah kondisi ekonomi yang sulit akan sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Padahal, seharusnya pemerintah mengupayakan agar masyarakat kelas bawah naik menjadi masyarakat menengah, namun yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK ini justru sebaliknya," jelas pemerhati politik Jajat Nurjaman kepada wartawan, Kamis (4/5).

Menurutnya, kebijakan tidak pro rakyat seperti ini akan memicu pergolakan baru di masyarakat karena dampak dari kenaikan tarif listrik akan sangat luas. Masyarakat tidak hanya dipaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tagihan listrik tapi dampak dari kenaikan listrik bisa jadi akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lain. Tidak hanya usaha kecil, masyarakat juga dapat terancam gulung tikar yang tentunya akan semakin menambah beban masyarakat.

"Sebagai pemimpin tertinggi, seharusnya Jokowi paham kondisi masyarakat yang sedang sulit. Dengan seringnya mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat seperti ini, saya kira sudah tidak layak lagi Jokowi disebut pemimpin wong cilik. Nyatanya di bawah kepemimpinan Jokowi bukan kesejahteraan yang diterima rakyat tetapi malah menambah beban hidup rakyat," tegas Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy Indonesia (NCID).[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: