Usai Pilkada DKI, Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet, Akankah Ahok Diangkat Jadi Menteri?

[tajuk-indonesia.com]          -          Reshuffle atau perombakan kabinet kerja Presiden Joko Widodo kembali berhembus ke publik.

Isu itu pertama kali disinggung Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017) lalu.

Jokowi mengatakan jika menterinya tidak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.

Pro dan kontra mengenai rencana Jokowi merombak kabinetnya bermunculan.

Apalagi wacana ini muncul usai Pilkada DKI Jakarta.

Berbagai isu mencuat ke publik.

Diantaranya mengenai isu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan dipolot jadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Basuki yang kalah di Pilgub DKI Jakarta, oleh Partai Golkar sebagai salah satu pendukung Ahok di Pilkada DKI mengaku bingung jika Ahok menjadi Mendagri.

Pasalnya masih ada Tjahjo Kumolo yang menjabat pada kursi Mendagri.

"Kok mendukung, pak Tjahjo gimana," ujar Sekjen Golkar Idrus Marham, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/4/2017) seperti dilaporkan wartawan Tribunnews.com Adiatma Fajar.

Tjahjo menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle Menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Golkar hal tersebut adalah hak preogatif Presiden untuk mencopot Tjahjo Kumolo dan memasang Ahok sebagai Mendagri.

"Biarkanlah perannya Presiden disitu, biarlah haknya presiden disitu," kata Tjahjo.

Idrus menegaskan tidak akan melakukan intervensi kepada keputusan Presiden Jokowi terkait isu reshuffle.

Karena semua menteri yang dipilih oleh Jokowi, menurut Idrus untuk menjalankan program pemerintah menjadi lebih baik.

"Jangan kita berikan penilaian, biarlah Presiden akan mengambil langkah terbaik untuk memacu kinerjanya," ujar Idrus.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif presiden, jadi tentu tergantung dari cara penilaian presiden," ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4/2017)

Jusuf Kalla menjelaskan adapun kementerian yang dinilai memiliki kinerja yang kurang baik, hal itu merupakan urusan pemerintah yang dapat menilai kinerja kementerian di bawahnya.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: