Ups! Presiden Jokowi Geram Pengelolaan TKI
[tajuk-indonesia.com] - Presiden Joko Widodo geram dengan ulah oknum yang masih mempersulit tenaga kerja Indonesia. Salah satu isu yang disoroti adalah mengenai KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).
Hal ini terungkap ketika Presiden Jokowi, melakukan kunjungan ke Hongkong, Minggu (30//4/2017). Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk berdialog dengan para TKI yang bekerja di Hongkong.
Salah satunya, Ida Nursanti yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ida mengaku ketika di bandara masih ada yang menanyakan soal KTKLN. Hal ini lantas mempersulit dirinya.
"(Soal KTKLN Pak), masih ada Pak. Saya dengar sering dipersulit oleh oknum di bandara," tutur Ida kepada Presiden Jokowi yang disiarkan secara langsung lewat akun Youtube Presiden Joko Widodo, Minggu (30/4/2017).
Kemudian, Presiden Jokowi langsung memanggil Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid untuk menjelaskan perihal KTKLN.
Nusron menyebut bahwa sejak tahun 2015 tepatnya masa awal pemerintah Presiden Jokowi-JK, KTKLN tidak diwajibkan. Jadi selanjutnya bagi TKI/TKW yang cuti cukup punya visa kerja dan kontrak kerja saja, tidak ada yang lain.
Presiden pun geram sebab dirinya sudah perintahkan agar tidak ada yang menghambat kerja para TKI.
"Tadi yang disampaikan bapak Nusron kalau yang di lapangan ada yang main-main, tolong segera dilaporkan disampaikan biar kita urus karena pasti ada oknum yang mempersulit, ingin menghambat dan ingin membuat hal hal yang sebetulnya mudah jadi sulit," ungkapnya.
Presiden pun langsung meminta untuk langsung dilaporkan apabila ada oknum yang melakukan hal-hal seperti itu.
"Nanti sampaikan di catat siapa kantornya dimana, catat. Biar semuanya jelas saya gamau denger hal-hal seperti ini lagi di kantor-kantor kita. ENggak ada," ucapnya.
Presiden Jokowi mengakui, memang masih ada oknum yang menggunakan gaya dan tradisi lama sehingga merugikan para TKI. "Ini yang harus dihilangkan, saya sekali lagi mohon maaf kalau kejadian itu masih terjadi," tutur dia.
Karena, kata dia, kantor-kantor penyalur TKI ini banyak sekali ada yang bisa dengan mudah diawasi, tapi ada juga beberapa kantor yang luput sehingga yang tidak bisa kita kendalikan. "Tapi apapun akan bisa kita benahi," jelasnya. [inc]
