Ulama ke Jokowi: Umat Kristen yang Hidup di tengah Muslim dengan 5-10 Orang Pemeluk tak Usah Dirikan Gereja
[tajuk-indonesia.com] - Para ulama menyampaikan uneg-uneg terkait persoalan hukum, politik, toleransi hingga keadilan sosial yang kepada Presiden Joko Widodo.
"Alhamdulliah kita para ulama bisa bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan 'uneg-uneg' ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya," kata pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun di kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan sekitar 20 orang ulama yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.
Syukron mengajak umat beragama agar jangan tersinggung terhadap ajaran agama lain selama itu tertulis dalam kitab sucinya masing-masing. Selain itu, umat beragama hendaknya saling menjaga perasaan umat beragama lainnya termasuk dalam mendirikan tempat-tempat ibadah.
"Perasaan juga perlu dijaga. Saya katakan ke Presiden kalau ada umat Islam yang jumlahnya cuma dihitung dengan jari di tengah-tengah ribuan orang Kristen, tolong jangan mendirikan masjid besar, ini menyinggung perasaan mereka," paparnya.
Sebaliknya, diharapkan umat Kristen yang hidup di tengah Muslim dengan hanya 5-10 orang pemeluk tidak usah mendirikan gereja demi menghormati perasaan umat Islam. "Ini supaya ada pegangan dalam toleransi," tambah KH Syukron.
Prinsip dalam kerukunan itu menurut KH Syukron adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing.
Konsekuensinya, para pemeluk agama diminta saling menghormati, menghargai antarumat beragama.
"Maka kita jangan menegakkan agama terhadap orang yang sudah memeluk agama tertentu. Orang yang sudah memeluk agama itu kita hormati, jangan kita suruh pindah ke agama yang lain," jelas KH Syukron.
Di bidang keadilan sosial, para ulama menyampaikan harapan agar keadilan sosial yang merata kepada seluruh rakyat indonesia dan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.
Syukron mengatakan salah satu keinginan para ulama adalah segala persoalan dalam bidang hukum diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran. "Kami mohon Bapak Presiden tidak menyelesaikan soal-soal bangsa ini dengan penyelesaikan politik karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik," ujarnya.[pm]
