Jokowi Lakukan `Bunuh Diri` Politik Jika Jadikan Ahok Menteri

[tajuk-indonesia.com]          -          Pascakekalahan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta, muncul kabar Presiden Joko Widodo akan menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai menteri di Kabinet Kerja. Terdakwa penista agama itu bakal menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tjahjo Kumolo. Sejumlah kalangan bereaksi keras menolak, karena orang yang menyandang status terdakwa tidak layak jadi menteri.

"Jokowi itu sudah memecat orang asing menjadi menteri tapi mengangkat kembali menjadi Wakil Menteri. Masa sekarang mau angkat orang berstatus terdakwa menjadi menteri?," tanya pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Hendri menegaskan, jika benar Ahok diangkat menjadi menteri maka pihaknya yang pertama kali menolak. Memangnya tidak ada orang lain di Indonesia sehingga terdakwa penista agama menjadi pejabat publik. "Jelas saya menolak jika Ahok menjadi menteri," tegasnya.

Penolakan Ahok menjadi menteri juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Novel Chaidir Hasan. "Luarbiasa terdakwa ini demi dirinya, PDIP berkorban sampai bangkrut yang juga akan berakibat lengsernya Jokowi nanti," ujarnya.

‘Bunuh Diri’

Sementara itu pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M Aminudin menegaskan, Jokowi ‘bunuh diri’ politik dan elektabilitasnya hancur jika benar Ahok menjadi menteri. Apalagi hasil Pilgub DKI putaran kedua kalah telak sehingga menunjukkan arus besar rakyat tidak menyukai Ahok, meski sebelum pencoblosan ramai dengan pemberian sembako.  

"Kalau benar Jokowi Ahok diangkat menteri maka dipastikan pemerintahan Jokowi melakukan harakiri," jelasnya.

Pekerja Keras

Pengamat sosial politik The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, mungkin Jokowi mengangkat Ahok menjadi salah satu menteri dalam reshuffle kabinet mendatang untuk membantunya dalam menuntaskan pembangunan. Karena selama ini kinerja Ahok dinilai publik cukup berhasil baik dalam pembangunan infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Ahok dinilai tegas dan pekerja keras. Hal ini selaras dengan tipe Jokowi yang sangat menyukai orang yang bekerja keras dan cepat dalam mengambil keputusan. Sosok Ahok memenuhi kriteria menteri selera Jokowi.

"Namun demikian, yang menjadi masalah adalah masih banyak pihak yang tidak siap dengan model kepemimpinan Ahok yang tanpa kompromi," jelasnya.

Sementara terkait status terdakwa penista agama, Karyono mengatakan, hal tersebut memang menjadi tantangan Jokowi. Sehingga jika Ahok menjadi menteri akan membentuk citra negatif bagi Jokowi. "Jadi ini ibarat buah simalakama bagi Presiden Jokowi," paparnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sehingga hanya presiden yang lebih paham sosok apa yg dibutuhkan untuk memperkuat kabinetnya. Namun mencermati kabar akan masuknya Ahok) dalam jajaran kabinet patut dikritisi.

Menurutnya, saat ini sektor ekonomi yang harus mendapatkan penyegaran personil karena kinerjanya masih kedodoran. "Jika reshuffle itu benar terjadi, maka figur-figur ekonomlah yang lebih dibutuhkan dan Ahok bukanlah sosok ekonom sehingga memaksakannya masuk ke dalam konfigurasi kabinet merupakan langkah yang tidak tepat," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/4/2017).

Dia mengatakan, sosok Ahok yang sangat kontroversial sehingga memasukkannya dalam kabinet hanya akan mengundang kegaduhan baru. "Besar kemungkinan gelombang demonstrasi akan terus membanjiri Istana Negara sehingga akan mengakibatkan terganggunya jalannya pemerintahan secara keseluruhan," paparnya.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: