Dana Habis ‘Ngutang’ pun Susah, Siap-Siap Megaproyek Jokowi Bakal Mangkrak

[tajuk-indonesia.com]         -         Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan anggaran pembangunan infrastruktur selama lima tahun mencapai Rp5.500 triliun. Namun sayangnya, pemerintah sendiri tak mempunyai dana sebanyak itu dan pilihannya akan banyak berhutang.

Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai bahwa pemerintah tidak ada mempunyai dana lagi untuk membiayai banyak proyek infrastruktur. Sehingga, pemerintah berada pada peringkat keuangan yang sangat buruk.

“Artinya pihak swasta, bank, lembaga keuangan, pemerintah, berhadapan dengan gagal bayar utang. Nantinya, pemerintah pun akan mengemis lagi ke JP Morgan untuk meningkatkan peringkat keuangan (utangnya),” tandas Daeng, di Jakarta, Senin (10/4).

Pasalnya, kondisi pemerintah Jokowi saat ini gagal menaikan peringkat utangnya atau investment grade. Khayalan pemerintah untuk bisa berhutang lebih besar, tidak banyak ada potensi lagi.

“Sehingga, pemerintah Indonesia telah masuk kategori gagal bayar utang,” jelasnya.

Oleh karena itu, megaproyek Infrastruktur bakal mangkrak total dengan keadaan keuangan seperti itu. Pasalnya infrastruktur karena tidak ada anggarannya.

“Karena uang untuk belanja rutin dipangkas. PNS pun mungkin akan di-PHK. Ini berarti hak PNS akan diubah menjadi hak para kontraktor proyek, taipan dan oligarki,” katanya.

Apalagi kemudian, selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menggenjot infrastruktur ternyata tak berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Baik itu belanja infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dan melalui dana infrastruktur desa telah gagal menaikkan pertumbuhan ekonomi.

“Yang ada infrastuktur gadungan, karena dananya dari utang, investasinya asing, barang dan tenaga kerjanya impor. Belanja infrastruktur gagal menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak,” kritik Daeng.

Saat ini, pemerintah memang menggenjot dana infrastruktur melalui pembiayaan non APBN. Seperti melalui dana kelolaan perusahaan asuransi, semisal dana Jamsostek/BPJS naker, dana Taspen, dana Asabri, bahkan dan haji atau dana umat.

“Tapi itu semua hanya akan menjadi bancakan dana infrastruktur dan menciptakan mangkrakisme. Dengan kondisi itu pemerintah mestinya malu sama rakyatnya,” pungkas Daeng.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: