Teka-teki Pesan Setnov untuk Ganjar: Jangan Galak-galak
[tajuk-indonesia.com] - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengaku pernah mendapatkan pesan khusus dari Ketua DPR Setya Novanto. Kejadian tersebut terjadi saat Ganjar tidak sengaja bertemu Novanto di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Saat itu Novanto meminta Ganjar jangan galak dalam proyek pengadaan e-KTP pada kurun waktu 2010-2011. “Ketemu dan bersalaman, langsung Novanto bilang, jangan galak-galak,” ujar Ganjar saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3).
Perkataan ganjar tersebut lantas membuat penasaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jhon Halasan Butar Butar. Dia mengaku apa yang dimaksud perkataan Novanto jangan galak di proyek e-KTP.
Gubernur Jawa Tengah tersebut lantas menduga, pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, agar dirinya tidak mengkritik program yang nilainya mencapai Rp 5,9 triliun itu.
“Mungkin itu yang dianggap galak,” katanya.
Sekadar infomasi, proyek e-KTP yang menelan biaya Rp 5,9 triliun ini menjadi bancakan korupsi bagi pejabat Kemendagri dan anggota DPR periode 2009-2014, dan eksekutif. Akibatnya, negara merugi Rp 2,3 triliun.
Proyek e-KTP dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi kependudukan. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan e-KTP dimulai.
November 2011 tercium dugaan rasuah. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. [cr2/JPG]
Perkataan ganjar tersebut lantas membuat penasaran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jhon Halasan Butar Butar. Dia mengaku apa yang dimaksud perkataan Novanto jangan galak di proyek e-KTP.
Gubernur Jawa Tengah tersebut lantas menduga, pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, agar dirinya tidak mengkritik program yang nilainya mencapai Rp 5,9 triliun itu.
“Mungkin itu yang dianggap galak,” katanya.
Sekadar infomasi, proyek e-KTP yang menelan biaya Rp 5,9 triliun ini menjadi bancakan korupsi bagi pejabat Kemendagri dan anggota DPR periode 2009-2014, dan eksekutif. Akibatnya, negara merugi Rp 2,3 triliun.
Proyek e-KTP dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi kependudukan. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan e-KTP dimulai.
November 2011 tercium dugaan rasuah. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. [cr2/JPG]
Related Posts :
TEGAS! Alvin Lie: Pulau Reklamasi Harusnya DISITA Untuk Fasilitas Publik dan Negara
Anies-Sandi Harus Segera Bocorkan Dosa-Dosa Proyek Reklamasi ke Publik
Anies-Sandi Digembosi dari Dalam? Begini Pengakuan Mengejutkan Relawan
Duh! Istana Klaim Peresmian Mandalika, Padahal Sudah Diresmikan SBY Tahun 2011
Ikatan Sarjana NU Sebut Reklamasi Sebagai Proyek Binatang-Binatang Ekonomi
