Jika Menurut Jokowi Demokrasi Kebablasan, Cepat Perbaiki!
[tajuk-indonesia.com] - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menganggap wajar pernyataan Presiden Joko Widodo tentang demokrasi di Indonesia kebablasan.
"Intinya, perlu dievaluasi mana yang dianggap berlebihan dan mana yang
kurang. Aturan main dalam demokrasi 1998 ini belum stabil, masih
berubah-ubah," ujar Jimly dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan
topik "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di kawasan Menteng, Jakarta
Pusat, Sabtu (25/2).
Jimmly menyebut salah satu ciri demokrasi yang kebablasan adalah pemilihan langsung anggota legislatif. Menurut Jimmly, pemilihan langsung membuat calon legislatif menjadi aktor bagi dirinya sendiri. Bahkan, nantinya anggota legislatif tersebut bisa menjadi lawan bagi teman-temannya satu partai.
"Ini yang harus dievaluasi, dan di undang-undang juga banyak celah untuk dievaluasi," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menambahkan, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki sekarang untuk memperbaiki sejumlah celah dalam sistem demokrasi RI.
"Presiden bisa manfaatkan momentumnya, pemerintah bisa membuat formula-formula untuk perbaikan. Mumpung berkuasa, perbaiki," seru Jimmly. [rmol]
Jimmly menyebut salah satu ciri demokrasi yang kebablasan adalah pemilihan langsung anggota legislatif. Menurut Jimmly, pemilihan langsung membuat calon legislatif menjadi aktor bagi dirinya sendiri. Bahkan, nantinya anggota legislatif tersebut bisa menjadi lawan bagi teman-temannya satu partai.
"Ini yang harus dievaluasi, dan di undang-undang juga banyak celah untuk dievaluasi," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menambahkan, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki sekarang untuk memperbaiki sejumlah celah dalam sistem demokrasi RI.
"Presiden bisa manfaatkan momentumnya, pemerintah bisa membuat formula-formula untuk perbaikan. Mumpung berkuasa, perbaiki," seru Jimmly. [rmol]