Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini Ultimatum Mahasiswa ITB Kepada Presiden Jokowi !

[tajukindonesia.net] Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menolak keras beberapa keputusan pemerintahan Presiden Jokowi. Antara lain kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi listrik, kenaikan biaya STNK, TNKB dan BPKB, PP Hilirisasi Minerba serta pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

Menurut mahasiswa ITB, tindakan pemerintah tersebut menabrak UUD dan UU. Selain itu juga membebani rakyat serta melanggar sumpah sebagai kepala negara. Presiden Jokowi juga dinilai menjalankan UU seenaknya sendiri dan menjalankan pemerintahan secara serampangan.

"Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang kami hormati, untuk berhenti secara serampangan mengelola Indonesia. Sebaliknya, senantiasa hadir sebagai solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di negeri ini, bukan malah memperkeruh suasana," papar Muhammad Mahardhika Zein, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB.

Zein mengungkapkan hal itu dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Draft surat terbuka itu beredar secara luas Senin (9/1/2017). Muhammad Ali Nur, Humas BEM ITB membenarkan beradarnya draft surat terbuka itu. Ali mengungkapkan Senin malam (9/1/2017) pihaknya akan merilis surat terbuka secara resmi.

"Secara substantif sama. Kami hanya akan memperbaiki dari sisi redaksionalnya saja," ujar Ali saat dihubungi TeropongSenayan.

Melalui surat terbuka itu, Zein juga meminta Presiden Jokowi memberikan tanggapan. Mewakili mahasiswa ITB, dia juga mendesak Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara melakukan koreksi terhadap kebijakan dan tindakan tersebut serta minta tetap berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional.

"Apabila dalam waktu 90 hari tidak ada tanggapan serius, atau keterangan yang berarti, maka kami akan melakukan aksi, mobilisasi massa kepada Gedung DPR/MPR-RI supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Sidang Istimewa untuk meminta Pertanggungjawaban Bapak selaku Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atas tindakan-tindakan Pemerintahan yang Bapak pimpin, yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar Zein. [trp]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: