Kata Anak Buah Prabowo: Menteri Basuki Layak Dicopot !

[tajukindonesia.net] Proyek pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum terhambat karena adanya mafia yang telah lama bermain.

"Ada Tim Mafia Lama di PU yang hambat  pembangunan proyek  Infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (4/1).

Dia menduga, penyebab mangkraknya proyek proyek tersebut karena adanya dugaan pratek permafian di Kementerian PUPR dengan modus operandi pencaloan proyek proyek Pembangunan Infrastruktur.

"Sehingga berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang setiap tahun di canangkan pemerintah. Pembangunan proyek  Infrastruktur seperti Jalan Tol sepanjang 1000 km, jalan perbatasan antar negara, satu juta Pembangunan rumah, 49 waduk semuanya mangkrak  di bawah pimpinan menteri PU Basuki Hadimuljono," duganya.

Anak buah Prabowo Subianto ini menduga para mafia lama di PU yang bangkit diera Basuki Hadi Muljono. Mereka banyak melakukan pengaturan penempatan satuan kerja-satuan kerja dan Kepala Balai di daerah-daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR. Tujuannya, memuluskan paket-paket proyek di PUPR untuk para mafia PU yang berprofesi sebagai kontraktor di daerah.

"Perlu diketahui dari target Presiden Joko Widodo membangun 1000 km jalan tol secara nasional dalam 5 tahun baru selesai 100 km dan itupun baru selesai dibangun kontruksi, dan baru bisa membebaskan lahan untuk jalan tol baru sepanjang 200 km sampai akhir November 2016, artinya dua tahun baru 10 persen itupun baru kontruksi saja," jelasnya.

Sementara, tambahnya, pemerintahan Joko Widodo efektif tinggal 2 tahun lagi, diperkirakan sampai jelang pilpres hanya mencapai 20 persen realisasinya.

"Itupun baru kontruksi," ketusnya.

Untuk itu, menurut dia, pembangunan waduk dan program revitalisasi waduk serta sarana pertanian yang diharapkan bisa mempercepat programan swasembada pangan untuk menciptakan ketahanan pangan juga akan gagal di 2017 nanti. Sebab, walaupun sudah ada 25 kontrak pembangunan waduk, itupun belum ada realisasinya. Hal itu menurutnya karena ketidakmampuan Menteri PU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persoalan pembebasan lahan.

"Dari serapan anggaran kementrian PUPR yang hampir 90 persen tapi output yang dihasilkan tidak sesuai ini artinya ada kebocoran anggaran di PUPR. Hal ini dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK," imbuhnya.

Padahal menurut dia, yang diharapkan dari proyek pembangunan infrastruktur itu bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meyerap angkatan kerja baru. Tapi malah pembangunan di sektor infrastruktur itu juga tidak berhasil.

"Nah kalau udah begini kinerja menteri PUPR yang berasal dari dalam kementerian PU  yang seharusnya bisa diandalkan Joko Widodo untuk mensukseskan program Pembangunan proyek Infrastruktur ternyata justru akan membuat kegagalan bagi pemerintahan Joko Widodo, sehingga saat Joko Widodo mencalonkan kembali sebagai Capres tidak bisa dijadikan modal kampanye keberhasilan Presiden Joko Widodo nantinya," ujarnya.

"Karena itu Menteri PUPR sebaiknya menjadi salah satu menteri yang layak di reshuffle dan KPK dalam membongkar kasus gurita korupsi di PU dari kasus damayanti sebaiknya juga memeriksa Menteri PUPR Karena diduga ada komunikasi antara Damayanti dan Menteri PU. Semua ini agar menjadi terang benderang terkait kasus suap di kementerian PUPR," pungkasnya. [rm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: