Ironi...Kebijakan Jokowi-JK Terus Hisap Uang Rakyat

[tajukindonesia.net] Kebijakan menaikkan tarif pengurusan dokumen kendaraan (STNK/BPKB) mencapai 300 persen dinilai sebagai menghisap uang rakyat.

Advokat Prorakyat Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bertindak seperti Vampir dalam banyak kebijakannya yang merugikan rakyat kecil.

"Negara ini menjadi Vampir. Sudah beberapa bulan belakangan, negara ini menghisap duit rakyat terus. Kita masih mengingat bagaimana peraturan tax amnesty begitu dikeluarkan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016," katanya dalam jumpa pers di kantor Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Mampang, Jakarta (Kamis, 5/1).

Menurut Riesqi, PP 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya sekedar tulisan di atas kertas.

"Setiap PP biasanya tidak diterapkan. Contoh paling simpel, di PP PNBP itu kita bayar Rp 5.000 tapi kalau kita bayar Rp. 5.000 biasanya tidak dilayani," bebernya.

Selain itu, nantinya masyarakat akan membayar biaya pengurusan lebih besar dari yang telah ditentukan dalam PP.

"‎Kalau ditulis Rp 300 ribu, saya yakin mereka bayar di atas Rp 300 ribu," kata Riesqi.

‎Lagipula, belum ada jaminan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tarif tinggi yang dibayarkan.

"Pelayanan tidak naik tapi harga naik. Apa alasan logis," tegasnya. [rm]