Ironi.. 23 Juta Orang Indonesia Masih Menganggur
[tajukindonesia.net] - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, problem ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diseriusi oleh pemerintah. Beberapa masalah ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah adalah peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
"Lebih dari 50% penduduk masih bekerja di sektor informal. Ironisnya, sektor tersebut juga sudah mulai dimasuki oleh Tenaga Kerja Asing asal Cina yang juga illegal. Sebanyak 23,26 juta penduduk merupakan setengah pengangguran dan 8,97 juta bekerja separuh waktu," kata Heri dalam catatan awal tahun yang diterima Rimanews, hari ini.
Persentase penduduk bekerja sebagian besar masih didominasi pendidikan rendah, hingga 60,24 persen. Hanya 27,52 persen dan 12,24 persen yang berpendidikan menengah dan tinggi.
Sementara, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun dari 15,97 juta pada Februari menjadi 15,54 juta pada Agustus.
Oleh karena itu, pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, mencapai 5,61 persen. Tercatat bahwa jumlah angkatan kerja hingga Agustus 2016 berjumlah 125,44 juta orang dengan persentase yang menganggur sebesar 7,03 persen.
"Perlu dicermati, sepanjang tahun 2016 TPT malah membengkak naik. Pada bulan Februari TPT berada pada level 5,50 persen naik menjadi 5,61 persen, di mana perkotaan terus menjadi sarang pengangguran terbanyak dari pada perdesaan," kata Heri.
Ia juga meminta agar pertumbuhan ekonomi harus mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Pada 2016, estimasi pertumbuhan 1 persen hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja. (Bappenas, 2016). Angka tersebut menurun dibanding 5 tahun sebelumnya dimana 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 225 ribu tenaga kerja.
"Pertumbuhan yang ada harus mampu mengentaskan problem kemiskinan. Tahun 2016 ini tingkat kedalaman kemiskinan memburuk menjadi 1,94 persen," kata dia.
Pertumbuhan yang ada harus merata. Meski pada 2016 indeks gini dapat diturunkan di angka 0,39, tapi perhitungan itu tidak menggambarkan pemerataan yang lebih nyata karena hanya diukir dari seberapa besar pengeluaran dan bukan dari seberapa besar pendapatan.
"Hingga saat ini, pertumbuhan yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20% orang, sedangkan 80% yang lain sangat rentan untuk tertinggal," katanya. [rmn]