Eks Aktivis 98, Kebijakan Rezim Jokowi-JK Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45′

[tajukindonesia.net] - Di awal 2017 Rakyat Indonesia mendapat kado pahit dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupa sejumlah kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik, diantaranya kenaikkan BBM dan tarif dasar listrik sehingga mereka semakin tak berdaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut bekas Aktivis 98′ dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Buswin Wiryawan, kebijakan penguasa menaikan harga kebutuhan masyarakat mulai harga tarif dasar listrik, harga BBM, harga pajak kendaraan bermotor atau tarif STNK sama sekali tidak memihak rakyat.

“Yaitu kebijakan yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila & UUD 45,” cetus Buswin yang juga menjabat sebagai Ketua Bid. Litbang Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila saat berbincang dengan Aktual.com di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Karena itu, pria yang akrab disapa Erwin berharap pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi kebijakan terdebut.

Dia melanjutkan jika pihak Istana tidak cepat merespon masalah ini dikhawatirkan menjadi faktor pemicu kemarahan rakyat terhadap penguasa.

“Kebijakan yang pro rakyat bukan kebijakan yang bro kepentingan bangsa lain atau kelompok-kelompok tertentu. Sebelum akhirnya nanti rakyat semakin tercekik dan akhirnya menjadi akumulasi kemarahan yang besar,” pungkas Erwin. [akt]