Aneh, Pihak Kemenaker Kok Tidak Tahu Persoalan Buruh PT Pelindo I Medan
[tajukindonesia.net] - Pimpinan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) heran dengan ketidaktahuan pejabat eselon I setingkat Direktur di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) di Jakarta mengenai pergolakan yang dialami ratusan buruh PT Pelindo I Medan yang menolak dialihkan sebagai tenaga out sourcing.
Bahkan, para buruh yang tergabung dalam aksi long march Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I itu pun ternyata selama ini tidak digubris oleh pihak Kemenaker.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen SBSI) Andi Paraga F Naja yang mengatakan itu usai bertemu dengan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI), Kemenaker, Sahat Sinurat dan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Kemenaker S Junaedah AR, di Ruangan PPHI, Lantai 8, Gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), akhir pekan lalu.
Andi Paraga F Naja yang datang bersama Sekretaris Wilayah Sumatera DPP SBSI Amser Hutauruk dan Ketua DPP SBSI Bidang Program Dartha Pakpahan diminta oleh pihak Kemenakertrans untuk bertemu dan menjelaskan persoalan yang dialami oleh para buruh PT Pelindo I Medan yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I.
"Katanya tidak tahu ada persoalan itu. Padahal sudah setahunanlah persoalan di PT Pelindo I Medan itu terjadi. Kawan-kawan SBSI Medan pun sudah berkali-kali melakukan komunikasi dan juga aksi unjuk rasa di Pelabuhan Belawan dan ke Kantor PT Pelindo I Medan, juga ke Dinas tenaga Kerja di Medan, kok bisa sekelas Direktur di Kemenaker sini malah enggak tahu ada informasi dan persoalan seperti itu?” ujar Andi heran.
Bahkan, lanjut Andi, ratusan buruh kini sedang melakukan aksi jalan kaki long march dari Medan ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan langsung persoalan yang terjadi dengan buruh di PT Pelindo I Medan, serta meminta agar sejumlah tuntutan buruh dipenuhi.
"Memang kita heran dengan model koordinasi dan juga penyerapan informasi yang dilakukan pemerintahan seperti itu. Apakah karena miskomunikasi atau miskoordinasi kita pun tidak tahu. Yang pasti, saat ini, semua jalur informasi begitu terbuka kok. Media sosial pun begitu massifnya. Sedangkan orang yang ada di Puncak Gunung Jaya Wijaya di Papua sana, kini bisa cepat mendapat informasi dari berbagai daerah lain, karena sudah canggih teknologi informasi dan komunikasi,” tutur Andi.
Sedangkan aksi dan informasi para buruh PT Pelindo I Medan yang melakukan aksi unjuk rasa pun sudah berkali-kali terjadi, bahkan sudah terpublikasi di sejumlah media massa. Selain itu, persuratan dan juga korespondesi ke jajaran pemerintahan pun sudah dilakukan sejak lama. "Aneh juga jika masih dibilang tidak tahu,” ujarnya.
Di dalam pertemuan itu, lanjut Andi, pihak Kemenaker berjanji akan menindaklanjuti untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh para buruh itu. Namun, jika diminta menghentikan aksi long march yang sudah delapan hari dilakukan oleh Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I, yang berjalan kaki dari Medan menuju Jakarta, diminta dihentikan, Andi menolak tegas.
Selain tidak ada jaminan bahwa persoalan itu akan benar-benar diurusi dan diselesaikan oleh pejabat di Kemenaker, Andi pun tidak mau mengorbankan para buruh yang sudah berapi-api harus bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta menyampaikan secara langsung persoalan yang dihadapi buruh.
Menurut dia, sepanjang setahun terakhir buruh menuntut ke PT Pelindo I Medan dan pihak Kemenaker tidak pernah digubris, dan kini ujug-ujug meminta hendak memberhentikan aksi long march dengan iming-iming bahwa persoalan ini akan segera diurusi dan diselesaikan, adalah janji-janji kosong saja.
"Selama setahun ini kemana aja mereka? Ya, silakan saja para pejabat di Kemenaker mencarikan solusi yang benar bagi para buruh itu. Tetapi aksi long march tidak boleh dihentikan. Ini pun tidak asal-asalan aksi ini. Mereka mau sampaikan langsung ke Pak Presiden Jokowi di Istana,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ratusan buruh PT Pelindo I Medan tergabung dalam aksi long march Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Medan menuju Jakarta masih berlangsung. Hingga hari kedelapan, aksi yang dimulai pada Jumat 20 Januari 2017 dari Medan itu kini sudah tiba di Provinsi Riau. [rmol]
"Memang kita heran dengan model koordinasi dan juga penyerapan informasi yang dilakukan pemerintahan seperti itu. Apakah karena miskomunikasi atau miskoordinasi kita pun tidak tahu. Yang pasti, saat ini, semua jalur informasi begitu terbuka kok. Media sosial pun begitu massifnya. Sedangkan orang yang ada di Puncak Gunung Jaya Wijaya di Papua sana, kini bisa cepat mendapat informasi dari berbagai daerah lain, karena sudah canggih teknologi informasi dan komunikasi,” tutur Andi.
Sedangkan aksi dan informasi para buruh PT Pelindo I Medan yang melakukan aksi unjuk rasa pun sudah berkali-kali terjadi, bahkan sudah terpublikasi di sejumlah media massa. Selain itu, persuratan dan juga korespondesi ke jajaran pemerintahan pun sudah dilakukan sejak lama. "Aneh juga jika masih dibilang tidak tahu,” ujarnya.
Di dalam pertemuan itu, lanjut Andi, pihak Kemenaker berjanji akan menindaklanjuti untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh para buruh itu. Namun, jika diminta menghentikan aksi long march yang sudah delapan hari dilakukan oleh Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I, yang berjalan kaki dari Medan menuju Jakarta, diminta dihentikan, Andi menolak tegas.
Selain tidak ada jaminan bahwa persoalan itu akan benar-benar diurusi dan diselesaikan oleh pejabat di Kemenaker, Andi pun tidak mau mengorbankan para buruh yang sudah berapi-api harus bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta menyampaikan secara langsung persoalan yang dihadapi buruh.
Menurut dia, sepanjang setahun terakhir buruh menuntut ke PT Pelindo I Medan dan pihak Kemenaker tidak pernah digubris, dan kini ujug-ujug meminta hendak memberhentikan aksi long march dengan iming-iming bahwa persoalan ini akan segera diurusi dan diselesaikan, adalah janji-janji kosong saja.
"Selama setahun ini kemana aja mereka? Ya, silakan saja para pejabat di Kemenaker mencarikan solusi yang benar bagi para buruh itu. Tetapi aksi long march tidak boleh dihentikan. Ini pun tidak asal-asalan aksi ini. Mereka mau sampaikan langsung ke Pak Presiden Jokowi di Istana,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ratusan buruh PT Pelindo I Medan tergabung dalam aksi long march Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Medan menuju Jakarta masih berlangsung. Hingga hari kedelapan, aksi yang dimulai pada Jumat 20 Januari 2017 dari Medan itu kini sudah tiba di Provinsi Riau. [rmol]
