Komisi III DPR Sebut Aneh dan Lucu Jika Setya Novanto Jadi Ketua DPR Lagi
[tajukindonesia.com] - T. Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem minta Setya Novanto menolak keputusan Partai Golkar menjadi lagi Ketua DPR. Sebab, jika memaksakan diri akan menjadi cemoohan masyarakat.
"Ini (Setya Novanto kembali jadi Ketua DPR-red) akan menjadi catatan paling lucu dan aneh dalam sejarah politik Indonesia karena mempermainkan DPR," ujar Taufiqulhadi melalui pesan tertulis, Rabu (23/11/2016) di Jakarta.
Meski beda partai politik, Taufiqulhadi menyarankan Setya Novanto tidak menerima permintaan untuk menjadi lagi Ketua DPR. Taufiqulhadi menambahkan dari lembaga manapun permintaan itu dia minta Setya Novanto menolaknya.
"Jika menerima, maka lembaga DPR akan jadi bulan-bulanan dan cemoohan publik. Dan berikutnya akan merembet ke arah lain yang bukan tidak mungkin malah merepotkan Pak Nov sendiri nantinya," papar Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi menyarankan agar Setya Novanto tetap berbesar hati menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sebab, Partai Golkar adalah partai politik besar yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam politik di Indonesia.
Taufiqulhadi mengingatkan bahwa sesuai UU MD3 yang berlaku saat ini Pimpinan DPR dipilih dalam bentuk paket koalisi. Karena dalam bentuk paket koalisi, menurut Taufiqulhadi, maka tidak bisa diganti ditengah jalan kecuali melibatkan semua anggota dewan.
"Karena itu, Fraksi Partai Golkar tidak bisa menggantikan Ade Komaruddin di tengah jalan. Kecuali harus dilaksanakan secara bertahap mulai dari Bamus hingga berakhir di Rapat Paripurna," papar Taufiqulhadi, anggota DPR dari Dapil Jatim IV ini. [ts]
"Jika menerima, maka lembaga DPR akan jadi bulan-bulanan dan cemoohan publik. Dan berikutnya akan merembet ke arah lain yang bukan tidak mungkin malah merepotkan Pak Nov sendiri nantinya," papar Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi menyarankan agar Setya Novanto tetap berbesar hati menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sebab, Partai Golkar adalah partai politik besar yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam politik di Indonesia.
Taufiqulhadi mengingatkan bahwa sesuai UU MD3 yang berlaku saat ini Pimpinan DPR dipilih dalam bentuk paket koalisi. Karena dalam bentuk paket koalisi, menurut Taufiqulhadi, maka tidak bisa diganti ditengah jalan kecuali melibatkan semua anggota dewan.
"Karena itu, Fraksi Partai Golkar tidak bisa menggantikan Ade Komaruddin di tengah jalan. Kecuali harus dilaksanakan secara bertahap mulai dari Bamus hingga berakhir di Rapat Paripurna," papar Taufiqulhadi, anggota DPR dari Dapil Jatim IV ini. [ts]
