Belanja Pegawai Masih Tinggi Sebabkan Daerah Sulit Maju
[tajukindonesia.com] - Ada sejumlah persoalan birokrasi di daerah yang masih sulit diatasi. Misalnya saja terkait dengan rasio belanja pegawai yang bisa membuat pemda bangkrut bila tak segera diatasi.
Pada tahun 2015, ada 58 pemda yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 60 persen. Sedangkan 117 pemda memiliki rasio antara 50-60 persen. Selain itu, terdapat 269 pemda memiliki rasio kurang dari 50 persen.
Pada tahun 2016, angka ini turun. Di tahun 2016, terdapat 14 pemda yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60 persen. Sebanyak 119 pemda memiliki rasio antara 50-60 persen. Sedangkan 371 pemda sudah berada pada rasio di bawah 50 persen.
"pada 2016 terdapat penurunan jumlah pemerintah daerah yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60 persen. Tetapi jumlah ini masih sangat memprihatinkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur sebagaimana dilansir JPNN
Dengan kondisi itu, dia mengingatkan bahwa tidak mungkin daerah akan maju dengan posisi belanja pegawai dalam APBD di atas 50 persen. Oleh karena itu, dia mengingatkan para sekretaris daerah harus sudah mulai menelaah, meneliti, dan melakukan langkah-langkah efisiensi dengan mengurangi berbagai bentuk belanja pegawai yang dipandang tidak perlu.
"Jika hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah akan bangkrut," ujarnya. [rmol]
"pada 2016 terdapat penurunan jumlah pemerintah daerah yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60 persen. Tetapi jumlah ini masih sangat memprihatinkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur sebagaimana dilansir JPNN
Dengan kondisi itu, dia mengingatkan bahwa tidak mungkin daerah akan maju dengan posisi belanja pegawai dalam APBD di atas 50 persen. Oleh karena itu, dia mengingatkan para sekretaris daerah harus sudah mulai menelaah, meneliti, dan melakukan langkah-langkah efisiensi dengan mengurangi berbagai bentuk belanja pegawai yang dipandang tidak perlu.
"Jika hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah akan bangkrut," ujarnya. [rmol]