Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah Pertanyakan Strategi Presiden Atasi Pungli !
[tajukindonesia.com] - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rupanya menuai tanda tanya. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, kehadiran presiden di lokasi tersebut tidak
ada urgensinya. Apalagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan
juta rupiah.
"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu
sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di
mana-mana," ujar Fahri, Selasa (11/10), di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta.
Fahri berpendapat, seharusnya presiden lebih fokus mengatasi
akar permasalahan pungutan liar itu. Sebab, presiden adalah seorang pemimpin
politik yang bisa membuat undang-undang, menggunakan anggaran, hingga
memobilisasi aparatur negara baik sipil hingga militer.
"Presiden punya strategi enggak? Daripada sekadar
bilang stop pungli. Saya khawatir dia enggak paham. Ini tuh titik sampah di
tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan Presiden?" ujar
Fahri.
Kendati demikian, kehadiran presiden dalam OTT itu mendapat
respon positif dari netizen. Netizen bahkan memberikan daftar instansi-instansi
yang rawan dengan pungli. Mulai dari instansi Polri, pihak keimigrasian,
Departemen Perhubungan Laut, hingga dinas kependudukan & catatan sipil.
Untuk diketahui, polisi mengamankan enam orang dari operasi
tangkap tangan (OTT) di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, pada Selasa, tanggal 11
Oktober 2016. Dari penangkapan itu, disita uang tunai puluhan juta rupiah.
Keenam orang yang diamankan tersebut terdiri dari pegawai
negeri sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta.
Keenam orang tersebut diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) dalam proses
pengurusan perizinan. [jtns]
