Ironi.. Jika E-Tilang Di Jadikan 'Mesin Uang Negara'!
[tajukindonesia.com] - ika tidak disertai upaya peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat, sistem E-tilang yang akan diberlakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bisa menjadi mesin pendulang uang yang hanya meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, E-tilang bukanlah alat untuk mendongkrak PNBP. Pada dasarnya, E-tilang berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar peraturan lalu lintas, sekaligus langkah antisipasi pencegahan terjadi kecelakaan.
Potensi itu bisa terjadi lantaran kondisi masyarakat dan sarana prasarana serta infrastruktur lalu lintas belum memadai. "Kita mendukung sistem E-tilang, tetapi jangan hanya menjadi sarana untuk meningkatkan PNBP dari sektor tilang," tegas Edison, Minggu (30/10), di Jakarta.
Sejatinya, lanjut Edison, tindakan hukum bagi pelanggar lalu lintas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.
Sehingga keberhasilan Korps Lantas Polri dalam mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas tidak diukur dari berapa banyak pelanggar yang ditindak. Namun, keberhasilan Korps Lantas terlihat jika kesadaran dan ketaatan tertib lalu lintas masyarakat sudah baik.
"Seharusnya Polri fokus pada upaya meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat. Kalau masyarakat sudah menjadikan tertib lalu lintas dan taat aturan sebagai kebutuhan yang wajib dilaksanakan, maka tidak perlu lagi penindakan," tegas Edison.
Karena itu, Edison mengingatkan, pelaksanaan E-tilang harus diawali dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) termasuk masyarakat. Semua pihak terkait harus memiliki kemampuan dan persepsi yang sama tentang tujuan dan maksud serta pelaksanaan E-tilang yang akan diberlakukan.
"Sehingga ke depannya tidak menimbulkan permasalahan atau menambah kebingungan masyarakat khususnya yang belum melek teknologi," tukas Edison. [jtns]
Sejatinya, lanjut Edison, tindakan hukum bagi pelanggar lalu lintas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.
Sehingga keberhasilan Korps Lantas Polri dalam mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas tidak diukur dari berapa banyak pelanggar yang ditindak. Namun, keberhasilan Korps Lantas terlihat jika kesadaran dan ketaatan tertib lalu lintas masyarakat sudah baik.
"Seharusnya Polri fokus pada upaya meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat. Kalau masyarakat sudah menjadikan tertib lalu lintas dan taat aturan sebagai kebutuhan yang wajib dilaksanakan, maka tidak perlu lagi penindakan," tegas Edison.
Karena itu, Edison mengingatkan, pelaksanaan E-tilang harus diawali dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) termasuk masyarakat. Semua pihak terkait harus memiliki kemampuan dan persepsi yang sama tentang tujuan dan maksud serta pelaksanaan E-tilang yang akan diberlakukan.
"Sehingga ke depannya tidak menimbulkan permasalahan atau menambah kebingungan masyarakat khususnya yang belum melek teknologi," tukas Edison. [jtns]
Related Posts :
Polri Diberi Kemudahan Oleh Kominfo Tanggulangi Terorisme Dunia Maya
Aktivis Muslim Surakarta Ditangkapi, Kapolri: Sebanyak Mungkin Lakukan Penangkapan!
Disayangkan, Hal Kejahatan Seksusal pada Anak belum Dikuasai Sepenuhnya oleh Hakim
Sssttt.... Kejahatan Kepailitan Modus Baru Perampokan Aset
Ini Alasan Kenapa MA Setuju Lokasi Persidangan Ahok Dipindahkan!
