DPR Akan "Sidangkan" Bos Pertamina Sebab Premium Makin Hilang Dari SPBU
[tajukindonesia.com] - Sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) mendapat perhatian DPR. Dan, Pertamina harus tanggung jawab.
Vokalis Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan, keputusan PT Pertamina (Persero) bersama rekanan swasta pemilik SPBU mengurangi jumlah nozel premium, jelas-jelas melanggar aturan.
Kesalahan ini, menurut mantan kader PDIP yang melompat ke Gerindra ini, jelas-jelas sangat fatal. Akibatnya, masyarakat harus membeli pertalite dengan harga lebih mahal ketimbang premium.
Apalagi jika tujuannya (Pertamina dan SPBU), kata Ramson, janya untuk mendapatkan keuntungan besar (bisnis). Karena, itu sama saja melanggar hak konsumen untuk memperoleh produk BBM berbanderol murah.
"Kalau Pertamina sengaja mengurangi supply premium sampai tidak tersedia di SPBU karena untuk meningkatkan penjualan Pertalite, itu suatu kebijakan yang tidak tepat," kata Ramson di Jakarta, Sabtu (8/10/2016).
Ramson menegaskan, Pertamina wajib menyediakan BBM jenis Premium meskipun permintaan produk itu trennya mengalami penurunan. Masyarakat dinilai berhak memiliki beragam alternatif produk BBM.
"Pertamina harus tetap menyediakan Pemium di SPBU sebagai alternatif bagi masyarakat konsumen, dan juga menyediakan pertalite dan pertamax serta solar," tutur dia.
Modus mengurangi premium dilakukan dengan nozzle premium, hingga menggelar konsolidasi bersama swasta yakni pemilik SPBU untuk tidak menjual premium. Atas informasi ini, DPR siap mengagendakan pembahasan khusus dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan.
"Pada rapat berikutnya antara Komisi VII dgn Pertamina akan saya tanyakan kepada Dirut atau Direkrur Pertamina mengenai kenyataan situasi di lapangan tersebut," kata Anggota Komisi VII DPR, Ramson S di Jakarta, Sabtu (8/10/2016).
Dia menyadari pergeseran konsumsi masyarakat yang menggunakan produk dengan oktan lebih tinggi patut diapresiasi. Tapi jika pola yang dilakukan dengan memangkas nozzle hingga meniadakan pasokan premium di SPBU, itu sama saja merugikan masyarakat.
"Kalau masyarakat konsumen makin banyak bergeser membeli atau menggunakan Pertalite sebagai pengganti Premium itu tetap harus didukung. Tetapi bukan karena terpaksa. Dengan cara menghilangkan premium di SPBU," ucapnya.[inilah]
